Cirebon,- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kembali menggelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) XXIII tahun 2022. Kegiatan yang diikuti hampir seluruh daerah di Indonesia ini, berlangsung dari tanggal 18 – 21 Oktober 2022 di Aston Cirebon Hotel & Convention Center. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Bidang Promosi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kabupaten Kolaka menghadiri acara tersebut.
Perhelatan yang diselenggaran setiap tahun untuk para inovator ini, dibuka langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan pejabat terkait. Selain itu, kegiatan ini diisi dengan temu bisnis, pameran UMKM, loka karya, widya wisata, dan rakornis (Rapat Koordinasi Teknis).
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan kami kembali menggelar TTGN yang ke-23 yang pelaksanaannya di Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini, lanjut Abdul Halim, berskala nasional yang diikuti hampir seluruh daerah di Indonesia.
Yang paling menarik dari kegiatan TTGN XXIII tahun 2022, kata Abdul Halim, inovasi-inovasi baru terekspose di kegiatan ini. Kegiatan ini, tambahnya, akan terus dilakukan sesuai dengan yang sudah berjalan dan pada tanggal 21 Oktober 2022 akan disidangkan untuk kegiatan TTGN tahun depan.
Dari kegiatan ini juga, menurut Abdul Halim, akan menambah katalog terkait dengan temuan-temuan atau inovasi tepat guna untuk pertanian, perikanan, perkebunan, pengolahan sampah, level kawasan pedesaan, level desa ada semua. Bahkan, di kalangan industripun ikut ambil bagian dalam TTGN.
“Tentu kita berharap, ini semua bisa memberikan manfaat bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional di level desa, kemudian juga bagian dari upaya peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di desa. Itu semua, arahnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana yang menjadi harapan dan visi misi Pak Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Pihaknya menginginkan, teknologi tepat guna yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan difungsikan betul untuk kepentingan penguatan ketahanan pangan pada level desa.
“Kalau sudah di HAKI, kita upayakan di e-katalog. Sehingga seluruh produk bisa dibeli dengan cara yang mudah, dan kalau sudah masuk e-katalog, pemerintah daerah atau desa yang ingin memanfaatkan dana desa sudah tidak butuh lelang lagi, dan tid butuh pihak ketiga,” pungkasnya.
© DPMPTSP Kab. Kolaka. All Rights Reserved.